Keputusan Presiden Prabowo Subianto untuk mencabut izin tambang di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya, menuai respons positif dari berbagai pihak. Salah satu apresiasi paling menonjol datang dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) yang menyebut langkah ini sebagai kebijakan berani dan berpihak pada kelestarian alam Indonesia.
Langkah tersebut dianggap sebagai sinyal kuat bahwa pemerintahan Prabowo berkomitmen tidak hanya pada pembangunan ekonomi, tetapi juga pada perlindungan lingkungan hidup dan warisan ekosistem dunia.
PAN: Keputusan Tepat dan Progresif
Ketua Fraksi PAN DPR RI menyampaikan bahwa pencabutan izin tambang di kawasan konservasi seperti Raja Ampat adalah keputusan tepat dan selaras dengan semangat menjaga keberlanjutan alam Indonesia. Ia menegaskan bahwa ekonomi dan ekologi bisa berjalan beriringan, namun tetap harus ada batas ketika menyangkut kawasan yang memiliki nilai ekologis global.
“Kami di PAN mengapresiasi keberanian Presiden Prabowo. Ini bukan hanya soal politik, ini soal komitmen untuk menyelamatkan masa depan lingkungan kita,” ujar juru bicara Fraksi PAN dalam konferensi pers di Senayan.
PAN juga mendorong agar langkah serupa diterapkan di wilayah lain yang menghadapi ancaman eksploitasi lingkungan yang tidak bertanggung jawab.
Raja Ampat: Permata Laut Indonesia
Kepulauan Raja Ampat dikenal sebagai salah satu kawasan laut dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Wilayah ini adalah rumah bagi lebih dari 1.500 spesies ikan dan 500 lebih jenis karang. Oleh karena itu, segala bentuk eksploitasi seperti tambang, terutama di daratan yang berdampak pada ekosistem laut, dinilai sebagai ancaman serius.
Presiden Prabowo sebelumnya menegaskan bahwa kebijakan pembangunan nasional ke depan akan lebih selektif, terutama dalam hal izin tambang dan pemanfaatan sumber daya alam yang berada di kawasan strategis lingkungan.
Dukungan untuk Ekowisata dan Pemberdayaan Lokal
Fraksi PAN juga menyerukan agar pemerintah pusat dan daerah menjadikan keputusan ini sebagai momentum untuk mengembangkan ekowisata berbasis masyarakat lokal. Menurut mereka, pelestarian alam harus menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi masyarakat setempat.
“Dengan mengandalkan keindahan dan kekayaan alam Raja Ampat, kita justru bisa meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pariwisata berkelanjutan,” kata salah satu anggota Fraksi PAN yang juga berasal dari daerah pemilihan Papua.
Harapan untuk Kebijakan Lingkungan yang Lebih Luas
Selain Raja Ampat, Fraksi PAN berharap agar kebijakan serupa dapat diterapkan di wilayah-wilayah lain yang rentan terhadap kerusakan lingkungan akibat industri ekstraktif. Mereka mendorong pemerintah untuk melakukan audit menyeluruh terhadap izin tambang yang aktif di kawasan hutan lindung, pesisir, dan cagar alam.
Langkah Presiden Prabowo dalam mencabut izin tambang di Raja Ampat tidak hanya mendapat sambutan positif dari aktivis lingkungan, tetapi juga dari kalangan legislatif, seperti Fraksi PAN. Keputusan ini menjadi titik terang bagi upaya pelestarian lingkungan dan membuka jalan bagi model pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berpihak pada masa depan.
