Satuan Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Bareskrim Polri akhirnya membuka tabir kasus pagar laut ilegal di Bekasi yang sempat menghebohkan publik. Setelah melakukan penyelidikan intensif selama beberapa minggu, sebanyak 9 tersangka berhasil diamankan, lengkap dengan rincian peran masing-masing dalam aksi yang diduga merugikan lingkungan dan kepentingan publik tersebut.
Kasus ini menjadi sorotan karena menyangkut upaya reklamasi ilegal yang merusak ekosistem pesisir dan memicu polemik soal izin, alih fungsi lahan, dan keterlibatan pihak tertentu.
Latar Belakang Kasus: Pagar Laut Tanpa Izin
Kasus ini bermula dari temuan masyarakat dan aktivis lingkungan terkait pembangunan pagar laut di kawasan pesisir Kabupaten Bekasi. Pagar tersebut diduga dibuat untuk kepentingan reklamasi atau penimbunan laut tanpa izin yang sah dari otoritas berwenang.
Hasil penelusuran Bareskrim menunjukkan bahwa proyek ini tidak hanya tidak memiliki izin, tetapi juga melibatkan praktik pemalsuan dokumen, penyuapan, dan pengabaian aturan zonasi wilayah pesisir.
Peran Para Tersangka: Dari Komando hingga Pelaksana Lapangan
Bareskrim membeberkan struktur peran para pelaku yang terlibat dalam kasus ini. Berikut pembagian peran 9 tersangka:
1. Tersangka A – Otak utama di balik proyek ilegal ini. Ia berperan sebagai penghubung antar pihak swasta dan oknum birokrat, serta merancang alur pendanaan.
2. Tersangka B dan C – Bertindak sebagai penyedia dana dan investor bayangan, mendanai pembangunan pagar laut demi keuntungan jangka panjang dari proyek reklamasi ilegal.
3. Tersangka D – Mantan pejabat lokal yang diduga memalsukan dokumen perizinan agar proyek tampak sah di atas kertas.
4. Tersangka E dan F – Bekerja sebagai kontraktor lapangan, mengerahkan alat berat dan pekerja untuk membangun pagar laut di luar garis pantai yang diperbolehkan.
5. Tersangka G – Koordinator teknis, mengawasi proyek pembangunan dan memastikan pekerjaan berjalan sesuai skenario, meski tahu tidak memiliki izin.
6. Tersangka H dan I – Eksekutor lapangan, bertugas menjalankan perintah pembangunan dan mengintimidasi warga yang menolak atau memotret aktivitas proyek.
Dampak Lingkungan dan Sosial
Pembangunan pagar laut tanpa kajian lingkungan yang memadai disebut-sebut telah merusak habitat mangrove, mengganggu jalur nelayan, serta menyebabkan abrasi di sejumlah titik pesisir. Sejumlah warga pesisir juga melaporkan kehilangan akses terhadap lahan tangkapan ikan dan merasakan penurunan pendapatan harian.
Tak hanya itu, publik mengkritisi lemahnya pengawasan dari pemerintah daerah yang dinilai lalai atau bahkan terkesan membiarkan praktik ilegal tersebut berjalan cukup lama.
Langkah Selanjutnya: Penegakan Hukum dan Pemulihan Ekosistem
Bareskrim menegaskan akan melanjutkan proses hukum secara transparan dan tegas, termasuk membuka kemungkinan menyeret pihak lain yang turut terlibat, baik dari swasta maupun oknum pemerintah.
Sementara itu, pemerintah daerah diminta segera melakukan audit lingkungan serta menyusun rencana pemulihan ekosistem pesisir yang telah terdampak.
Kasus yang Jadi Cermin
Kasus pagar laut Bekasi menjadi pelajaran penting tentang bagaimana praktik melawan hukum dapat terjadi secara sistematis jika pengawasan lemah dan integritas tergadaikan. Dengan terbongkarnya jaringan pelaku dari hulu hingga hilir, harapannya ke depan, pembangunan pesisir tidak lagi dilakukan dengan mengorbankan alam dan masyarakat.
