Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI kembali menjadi sorotan setelah secara resmi mendesak Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menonaktifkan dua kadernya, Eko Patrio dan Uya Kuya, dari keanggotaan DPR RI. Langkah ini dianggap perlu sebagai bentuk penegakan aturan dan menjaga integritas lembaga legislatif di mata publik.
MKD menilai, sejumlah pelanggaran etik yang diduga dilakukan keduanya telah mencoreng wibawa dewan. Oleh karena itu, partai asal mereka diminta segera mengambil sikap tegas demi menghindari kerusakan citra yang lebih besar.
Alasan di Balik Desakan
Menurut pernyataan resmi, MKD menemukan indikasi bahwa Eko Patrio dan Uya Kuya terlibat dalam aktivitas yang dinilai tidak sesuai dengan etika dan kehormatan anggota dewan. Meskipun detail dugaan pelanggaran belum sepenuhnya dibuka, MKD menegaskan bahwa langkah ini diambil berdasarkan hasil pemeriksaan internal serta laporan masyarakat.
“Anggota dewan memiliki tanggung jawab moral yang besar. Setiap tindakan yang merugikan kehormatan lembaga harus segera disikapi,” ujar salah satu anggota MKD.
Tanggung Jawab PAN sebagai Partai Pengusung
Desakan ini sekaligus menjadi ujian bagi PAN sebagai partai politik. MKD menekankan bahwa partai memiliki kewenangan penuh untuk menindak kadernya, termasuk memberi sanksi berupa nonaktif sementara atau bahkan pergantian antarwaktu (PAW) jika pelanggaran terbukti serius.
Bagi MKD, langkah tegas dari partai pengusung akan menunjukkan komitmen PAN dalam menjaga kualitas wakil rakyat yang duduk di parlemen.
Respon Publik dan Pengamat Politik
Kasus ini memicu beragam reaksi. Sejumlah pengamat menilai bahwa desakan MKD merupakan momentum untuk memperbaiki citra DPR RI yang kerap disorot publik karena perilaku oknum anggotanya.
Masyarakat pun menunggu sikap PAN, apakah akan langsung merespons desakan tersebut atau memilih menunggu proses politik dan hukum yang lebih panjang.
Desakan MKD agar PAN menonaktifkan Eko Patrio dan Uya Kuya dari DPR RI menjadi babak baru dalam dinamika politik Senayan. Keputusan yang diambil PAN nantinya bukan hanya menyangkut nasib dua kadernya, tetapi juga menjadi cermin keseriusan partai dalam menjaga integritas politik di parlemen.
